Selamat datang di BPSKSolo.COM - Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen - KOTA SOLO - Kantor: Jl. Transito No 24A, Pajang, Laweyan, Surakarta 57146. Telp: 0271-744249 - Email: bpskkotasolo@gmail.com Website: www.bpsksolo.com

Selasa, 08 Mei 2012

Ketua & Wakil Ketua BPSK Solo Diganti

Bambang - Aniek
SOLO -- Tampuk pimpinan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Solo akhirnya dipegang Bambang Ary Wibowo. Bambang Ary menggantikan posisi Ketua BPSK lama, Sri Wahyuni, setelah BPSK menggelar rapat luar biasa di kantor BPSK, Kamis (3/5) siang.

Adapun posisi Wakil Ketua BPSK Solo akhirnya dipegang Aniek Trimaharni. Pemimpin rapat, Kelik Wardiono, menjelaskan selain penggantian ketua BPSK, rapat juga memutuskan tentang penghentian penerimaan aduan dari masyarakat hingga batas waktu tak ditentukan.

”Rapat akhirnya memilih Mas Bambang Ary sebagai Ketua BPSK. Rapat juga memutuskan untuk tak lagi menerima aduan masyarakat hingga persoalan selesai,” ujar Kelik yang juga menjabat Ketua Majelis Kehormatan BPSK Kota Solo itu kepada Espos, Kamis (3/5).

Informasi yang dihimpun Espos, rencana penggantian Ketua BPSK Sri Wahyuni sebenarnya telah mencuat sejak lama. Persoalannya, Sri Wahyuni selaku ketua BPSK selama ini nyaris tak pernah menghadiri setiap aktivitas BPSK. Tak hanya itu, sejumlah anggota BPSK lainnya yang berasal dari unsur PNS juga melakukan hal serupa.

”Inilah yang menyebabkan BPSK Solo dianggap tak memenuhi standar hukum. Karena unsur PNS tak ada, kecuali satu orang yang selama ini menjadi panitera,” jelas Bambang Ary.

Selain menggantikan Sri Wahyuni, BPSK Solo juga mengusulkan agar setiap PNS yang ditugaskan di BPSK harus bebas jabatan struktural. Alasannya, agar mereka benar-benar fokus dan memiliki waktu luang untuk ditugaskan di BPSK. ”Selama ini, pejabat dari PNS yang dikirim ke BPSK nyaris hanya sebagai pajangan nama saja. Mereka tak kelihatan sama sekali dalam setiap persidangan sengketa,” paparnya. - Oleh : Aries Susanto (Sumber Berita, Harian SOLOPOS, 4 Mei 2012)

BPSK Terlilit Utang Seratusan Juta Rupiah

Anggota BPSK Audiensi saat awal operasional th 2011
SOLO -- Setelah menghentikan segala aduan dari masyarakat, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Solo dalam hitungan dua bulan ke depan juga terancam bubar.Penyebabnya, lembaga yang lahir atas amanah UU No 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen itu hingga kini masih terlilit utang operasional mencapai seratusan juta rupiah.

”Tagihan BPSK itu tak sedikit. Tahun 2012 yang belum terbayar mencapai seratusan juta rupiah,” kata Wakil Ketua BPSK, Bambang Ary Wibowo kepada Espos, Rabu (2/5).

Tagihan tersebut, kata Bambang, meliputi biaya operasional, panggilan yang beperkara, biaya alat tulis kantor, serta sejumlah honor yang masih terutang. Atas hal itulah, hingga kini BPSK belum bisa membuka lagi pengaduan dari masyarakat. ”Kami belum membuka pengaduan. Makanya, banyak pengadu yang kembali karena dikira kami sudah membuka layanan pengaduan,” jelasnya seraya menunjukkan kertas berisi pengumuman penghentian pengaduan di pintu BPSK yang masih menempel.

Konsultasi BPSK dengan Kementerian Perdagangan (Kemendag), kata Bambang, memang mendapatkan masukan agar BPSK tetap membuka pelayanan pengaduan, apapun kondisinya. Meski demikian, hal itu baru bisa dijalankan jika Pemkot Solo benar-benar memberi surat keputusan akan kepastian masa depan BPSK ke depan.

”Mulai soal tenaga PNS hingga soal biaya operasional, termasuk utang-utangnya itu. Kalau belum ada kepastiannya, ya kami enggak berani berspekulasi dengan janji-janji,” ujarnya.

Sesuai rencana, Kamis (3/5) ini, semua anggota BPSK akan menggelar rapat luar biasa untuk memutuskan masa depan lembaga yang digawangi sembilan anggota dari berbagai latar belakang profesi itu. Jika hingga Juni 2012 nanti masih belum ada kepastian masa depan BPSK, Bambang selaku Wakil Ketua BPSK akan memutuskan mundur dari jabatannya.

”Kami enggak bisa terus-terusan bekerja tanpa kepastian ini. Anggaran yang telah kami ajukan saja, hingga kini belum juga turun. Lantas, kami mau pakai apa untuk menjalankan BPSK ini,” ketusnya.

Tahun ini, BPSK mengajukan anggaran melalui APBD senilai Rp700-an juta. Namun, hanya disetujui Rp200 juta meski hingga kini juga tak kunjung cair. Hingga saat ini, BPSK Solo masih menanti langkah konkret Pemkot Solo terkait benang kusut yang membelit BPSK. ”Jika dalam sepekan ini belum ada jawabannya, kami akan sampaikan ke Kemendag bahwa BPSK Solo sudah tak bisa dilanjutkan,” pungkasnya.

Jangan Jadi Kendala
Terpisah, Wakil Ketua DPRD Solo, Supriyanto mengatakan mundurnya pegawai negeri sipil (PNS) yang diperbantukan di Sekretariat BPSK Solo seharusnya jangan dianggap sebagai kendala bagi lembaga tersebut untuk bekerja. Pemerintah Kota (Pemkot) diminta segera mengganti dengan personel lainnya agar BPSK bisa tetap memberikan layanan kepada warga.

”Semestinya hal itu tak perlu menjadi kendala bagi BPSK untuk tetap memberikan pelayanan kepada warga. Karena toh mundurnya PNS yang diperbantukan di sekretariat itu bisa langsung digantikan dengan yang lainnya. Untuk itu kami minta Pemkot memberi perhatian terhadap persoalan BPSK ini,” ujar Supriyanto kepada wartawan.

Supriyanto mengakui keberadaan BPSK Solo di Kota Bengawan ini cukup dapat membantu Pemkot dalam menangani berbagai persoalan sengketa konsumen. Sehingga dukungan dari Pemkot ke depannya diharapkan dapat dioptimalkan. Menurutnya, Pemkot jangan apriori terhadap keberadaan BPSK, meskipun lembaga itu dalam bekerja terkadang juga menyinggung sejumlah persoalan menyangkut layanan dari Pemkot kepada masyarakat. - Oleh : Aries Susanto/Septhia Ryanthie (Sumber berita, SOLOPOS 4 Mei 2012)

BPSK Rombak Struktur Kepengurusan, Ketua Diganti

Kantor BPSK Solo
SOLO—Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Solo melakukan perombakan struktur kepengurusan. Sementara untuk pengaduan, BPSK tetap bersikukuh untuk tidak menerima selama belum ada kepastian dari Pemkot Solo terkait masalah sekretariat.

Kedua keputusan itu diambil setelah rapat koordinasi (Rakor) luar biasa BPSK yang digelar Kamis (3/5) lalu. Ketua BPSK yang sebelumnya dijabat Sri Wahyuni kini digantikan Bambang Ary Wibowo yang sebelumnya menjadi wakil ketua.

Sedangkan posisi wakil ketua ditempati Aniek Trimaharni.”Dalam Rakor luar biasa tersebut ketua dan wakil ketua sebelumnya mengundurkan diri, kemudian dipilih ketua dan wakil ketua baru dari anggota majelis,” kata Ketua BPSK Solo yang baru, Bambang Ary Wibowo, kepada Joglosemar, Minggu (6/5).

Sedangkan untuk masalah penerimaan pengaduan, BPSK Solo masih belum menerima hingga waktu yang belum ditentukan. Karena, kata Bambang, belum ada respons dari Pemkot Solo soal sekretariat. BPSK masih menunggu undangan dari Pemkot untuk duduk bersama membicarakan masalah PNS yang akan diperbantukan di sekretariat BPSK.

”Selama belum ada ketegasan dari Pemkot, kami belum bisa kembali membuka penerimaan pengaduan,” katanya. Agni Vidya P (Sumber berita, Harian Joglosemar, 7 Mei 2012)