Selamat datang di BPSKSolo.COM - Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen - KOTA SOLO - Kantor: Jl. Transito No 24A, Pajang, Laweyan, Surakarta 57146. Telp: 0271-744249 - Email: bpskkotasolo@gmail.com Website: www.bpsksolo.com

Rabu, 18 Mei 2011

Tentanng Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen

Menurut Undang-undang Perlindungan Konsumen, penyelesaian dari permasalahan konsumen dapat dipecahkan melalui jalan peradilan maupun non-peradilan. Mereka yang bermasalah harus memilih jalan untuk memecahkan permasalahan mereka. Penyelesaian dengan cara non-peradilan bisa dilakukan melalui Alternatif Resolusi Masalah (ARM) di BPSK, LPKSM, Direktorat Perlindungan Konsumen atau lokasi-lokasi lain baik untuk kedua belah pihak yang telah disetujui.

Ketika kedua pihak telah memutuskan untuk melakukan penyelesaian non-peradilan, nantinya ketika mereka akan pergi ke pengadilan (lembaga peradilan) untuk masalah yang sama, mereka hanya dapat mengakhiri tuntutan mereka di pengadilan jika penyelesaian non peradilan gagal.

ARM berdasarkan pertimbangan bahwa penyelesaian peradilan di Indonesia memiliki kecenderungan proses yang sangat formal.

Penyelesaian melalui LPKSM (Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat)

Proses penyelesaian sengketa melalui LPKSM menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen dapat dipilih dengan cara mediasi, konsiliasi dan arbitrase. Dalam prosesnya para pihak yang bersengketa/bermasalah bersepakat memilih cara penyelesaian tersebut. Hasil proses penyelesaiannya dituangkan dalam bentuk kesepakatan (Agreement) secara tertulis, yang wajib ditaati oleh kedua belah pihak dan peran LPKSM hanya sebagai mediator, konsiliator dan arbiter. Penentuan butir-butir kesepakatan mengacu pada peraturan yang dimuat dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen serta undang-undang lainnya yang mendukung.

Penyelesaian melalui BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen)

BPSK adalah institusi non struktural yang memiliki fungsi sebagai “institusi yang menyelesaikan permasalahan konsumen diluar pengadilan secara murah, cepat dan sederhana”. Badan ini sangat penting dibutuhkan di daerah dan kota di seluruh Indonesia. Anggota-anggotanya terdiri dari perwakilan aparatur pemerintah, konsumen dan pelaku usaha.

Konsumen yang bermasalah terhadap produk yang dikonsumsi akan dapat memperoleh haknya secara lebih mudah dan efisien melalui peranan BPSK. Selain itu bisa juga menjadi sebuah akses untuk mendapatkan infomasi dan jaminan perlindungan hukum yang sejajar baik untuk konsumen maupun pelaku usaha..

Dalam menangani dan mengatur permasalahan konsumen, BPSK memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan dan keterangan dari para pihak yang bersengketa.. Tagihan, hasil test lab dan bukti-bukti lain oleh konsumen dan pengusaha dengan mengikat penyelesaian akhir.

Tugas dan Wewenang BPSK sesuai UU No 8 Th 1999:

1. Pasal 49 (1) : Pemerintah membentuk badan penyelesaian sengketa konsumen di Daerah Tingkat II untuk
penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan.Menangani permasalahan konsumen melalui mediasi, konsiliasi atau arbitrasi;  Juncto Bab II Tugas dan Wewenang BPSK: Kepmen No 350/MPP/Kep/12/2001 pada Pasal 2

2. Pasal 52: Tugas dan wewenang badan penyelesaian sengketa konsumen meliputi:
 a. melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, dengan cara melalui
mediasi atau arbitrase atau konsiliasi;
 b. memberikan konsultasi perlindungan konsumen;
 c. melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku;
d. melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam Undangundang
ini;
 e. menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis, dari konsumen tentang terjadinya
pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
 f. melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen;
 g. memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap perlindungan
konsumen;
h. memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan/atau setiap orang yang dianggap
mengetahui pelanggaran terhadap Undang-undang ini;
i. meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap
orang sebagaimana dimaksud pada huruf g dan huruf h, yang tidak bersedia memenuhi
panggilan badan penyelesaian sengketa konsumen;
j. mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna
penyelidikan dan/atau pemeriksaan;
k. memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak konsumen;3.Mengontrol penambahan dari bagian-bagian standarisasi;
l. memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap
perlindungan konsumen;
m. menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undangundang
ini.
Juncto Bab II Tugas dan Wewenang BPSK: Kepmen No 350/MPP/Kep/12/2001 pada Pasal 3

3.Pasal 60:
(1) Badan penyelesaian sengketa konsumen berwenang menjatuhkan sanksi administratif
terhadap pelaku usaha yang melanggar Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 20, Pasal 25
dan Pasal 26.
(2) Sanksi administratif berupa penetapan ganti rugi paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua
ratus juta rupiah).

Juncto Bab VIII Putusan BPSK:  Kepmen No 350/MPP/Kep/12/2001 pada Pasal 40 Ayat 3-b

Teknis Penyelesaian Sengketa
1.     Konsiliasi:

    a. BPSK membentuk sebuah badan sebagai pasif fasilitator;

    b. Badan yang membiarkan yang bermasalah untuk menyelesaikan masalah mereka secara menyeluruh oleh  mereka sendiri untuk bentuk dan jumlah kompensasi;

    c. Ketika sebuah penyelesaian dicapai, itu akan dinyatakan sebagai persetujuan rekonsiliasi yang diperkuat oleh keputusan BPSK;

    d. Penyelesaian dilaksanakan paling lama 21 hari kerja.

2.     Mediasi:

    a. BPSK membentuk sebuah fungsi badan sebagai fasilitator yang aktif untuk memberikan petunjuk, nasehat dan saran kepada yang bermasalah;

    b. Badan ini membiarkan yang bermasalah menyelesaikan permasalahan mereka secara menyeluruh untuk bentuk dan jumlah kompensasinya;

    c. Ketika sebuah penyelesaian dicapai, itu akan diletakkan pada persetujuan rekonsiliasi yang diperkuat oleh keputusan BPSK;

    d. Penyelesaian dilaksanakan paling lama 21 hari kerja.

3.     Arbitrase:

    a. Yang bermasalah memilih badan CDSB sebagai arbiter dalam menyelesaikan masalah konsumen;

    b. Kedua belah pihak seutuhnya membiarkan badan tersebut menyelesaikan permasalahan mereka

    c. BPSK membuat sebuah penyelesaian final yang mengikat;

    d. Penyelesaian harus diselesaikan dalam jangka waktu 21 hari kerja paling lama.

    e. Ketika kedua belah pihak tidak puas pada penyelesaian tersebut, kedua belah pihak dapat mengajukan keluhan kepada pengadilan negeri dalam 14 hari setelah penyelesaian di informasikan;

    f. Tuntutan dari kedua belah pihak harus dipenuhi dengan persyaratan sebagai berikut :

        ·   Surat atau dokumen yang diberikan ke pengadilan adalah diakui atau dituntut salah/palsu;

        ·   Dokumen penting ditemukan dan di sembunyikan oleh lawan; atau;

        ·   Penyelesaian dilakukan melalui satu dari tipuan pihak dalam investigasi permasalahan di pengadilan.

    g. Pengadilan negeri dari badan peradilan berkewajiban memberikan penyelesaian dalam 21 hari kerja;

    h. Jika kedua belah pihak tidak puas pada keputusan pengadilan/penyelesaian, mereka tetap memberikan kesempatan untuk mendapatkan sebuah kekuatan hukum yang cepat kepada pengadilan tinggi dalam jangka waktu 14 hari.

    i. Pengadilan Tinggi badan pengadilan berkewajiban memberikan penyelesaian dalam jangka waktu 30 hari. 

2 komentar:

  1. Yth. Bapak/Ibu

    Domisili saya di Surabaya apa bisa melakukan konsultasi di BPSK Solo terkait permasalahan saya dengan pengembang PT. WIKA Realty di Surabaya. Terima kasih.

    Alamat E-Mail : hariyopatih@gmail.com

    BalasHapus
  2. Bpk/ibu Yth.

    Salam sejahtera.
    Saya penduduk solo ,permasalahannya dengan koperasi yang ada diwilayah kab. karanganyar apakah bisa ditangani oleh BPSK solo?.
    Mengingat ada beberapa nasabah yang merasa dirugikan apakah bisa di kuasakan lpksm?
    Terima kasih.

    Alamat Email : zy_sun47@yahoo.com.

    BalasHapus